etika digital

Etika Digital dan Hak Berpendapat

Etika Digital – Kalau di rumah kita diajari untuk bisa menghormati orang yang lebih tua, maka hari ini kita berdiri sebagai manusia yang tahu tata krama, meskipun tidak semuanya berhasil. Dan itu sangat manusiawi. Sukses, tidak melulu memiliki definisi berhasil, bukan?

Lalu, di bangku sekolah kita diajarkan untuk menghormati Bapak dan Ibu guru. Di pelajaran PPKn juga diajari bagaimana caranya menghargai perbedaan, contoh yang kerap disampaikan adalah apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki perbedaan kepercayaan. Apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita. Dengan lantang semua siswa di kelas menjawab, “menghormatinya.” Dan itu sudah menjadi rumus pasti sampai hari ini menghargai perbedaan dan keberagaman.

Saat separuh diri kita ada pada media sosial apakah kita masih bisa menghargai keanekaragaman itu? Ataukah dengan kemudahan yang kita miliki hari ini membuat telinga kita menutup rapat-rapat perbedaan?

Sebenarnya, sesederhana; kalau tidak tahu, ya, mencari tahu dengan sumber yang kredibel atau memilih diam. Mengingat bahwa netizen Indonesia memiliki tingkat kesopanan yang rendah alias menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara.

Dua hal yang sangat kontradiktif. Sewaktu kecil belajar beretika, namun hari ini terbukti sebaliknya. Penerapan literasi digital seharusnya membuat masyarakat lebih bijak dalam mengakses teknologi, bukan main hakim sendiri. Seharusnya lebih berpikir tajam, bukan dengan asumsi tanpa bukti-bukti.

Literasi digital sendiri erat kaitannya dengan kemampuan penggunanya dalam menggunakan teknologi, tapi ada banyak hal yang dilupakan oleh pengguna, seperti bagaimana menggunakan, mencari, dan memanfaatkan teknologi dengan cerdas dan akurat. Selalu menjadi juara pertama untuk bisa membuat sebuah trending di Twitter. Tapi, tanpa itu juga, mungkin saya juga akan ketinggalan informasi.

Namun, hak sebagai manusia untuk berpendapat, saya rasa etika-etika yang sejak kecil ditanamkan dalam merespons sesuatu, kita tidak bisa memaksanya untuk bisa saling berkaitan.

Etika digital

etika digital

Setiap warga negara memiliki hak digital meliputi hak untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Bahkan kita bisa menjual hasil karya lewat akses digital.

Etika digital atau digital ethics adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, dan menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari.

Hak Berpendapat

Tidak dapat dipungkiri ketika ada berita yang mencuat dengan cepat, pasti akan menjadi mangsa empuk masyarakat. Seperti hari ini, salah satu artis yang berhasil bermain di film Dua Garis Biru dituding sebagai pelakor. Sebanyak 23.4 ribu kicauan menyebut nama Arwinda di Twitter. Berbagai macam tudingan, kicauan, bullyan tertuju pada artis tersebut. Dulu dipuja-puja dalam keberhasilannya bermain film, hari ini disebut-sebut menjadi pelakor. Netizen memang maha benar.

Kalau ditelisik lebih mendalam lagi, sebenarnya apa hubungan netizen dengan pemain film tersebut sehingga mereka begitu tidak suka dengan cara mengeluarkan caciannya kepada si artis? Apakah turut merasa jengkel atas apa yang dilakukannya?

Dengan merasa memiliki hak berpendapat, saya juga akan melakukan hal demikian. Menulis apa yang ada di kepala. Menyampaikan apa yang dirasakan. Lalu, mempostingnya. Sekali lagi, di waktu situasional ketika ada berita yang menyayat hati, secara otomatis orang-orang yang mendengar atau membaca berita tersebut akan merasakan gejolak emosi. Tidak akan terlintas, apa yang harus dilakukan dalam waktu yang situasional. Tidak akan memikirkan gaya komunikasi seperti apa yang menyakiti, apalagi menyaringnya dengan bijaksana; apakah berita tersebut benar atau tidak.

Sependek itu.

Mengumpat, membully, mencomooh, atau gagasan dalam bentuj tulisan yang begitu tajam adalah sesuatu yang mengalir ketika merespons sebuah permasalahan. Dan kita sebagai manusia kerap melakukannya. Bahkan dalam peristiwa sehari-hari pun kita sering menjumpainya, misalnya ketika di jalan ada yang menyelonong menyebrang. Anda pasti sudah tahu kalimat atau sikap apa yang dilakukan saya atau kita. Itu contoh analogi yang paling sederhana.

Secara psikolog kita tidak memiliki kuasa atas diri kita karena tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut. Dan itu sangat manusiawi. Tidak hanya sampai di situ, merasa memiliki hak berpendapat sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Jika etika digital dikaitkan dengan waktu situasional tertentu, khususnya batasan dalam menyampaikan pikiran dan perasaan saya rasa sama sekali tidak bisa dikaitkan. Terlebih, hal ini dikuatkan dengan merasa memiliki hak berpendapat.

Belum lagi jika kita diminta untuk menghargai perasaan atau sisi psikolog orang yang dituju, lalu apa gunanya untuk berpendapat? Sedangkan dalam situasional tertentu kalau memikirkan gaya berpendapat atau komunikasi yang tepat sampai tidak melukai mana bisa? Apalagi memikirkan etika dalam menyampaikan apa yang memuncak di pikirannya.

Kita ini manusia yang dengan kelebihannya bisa menyadari, mencontoh, merasionalkan diri, dan mempertimbangkan dalam berbagai hal, namun di waktu-waktu tertentu jika di luar control sehingga disebut tidak beretika dalam bermedia sosial adalah fitrah dari manusia itu sendiri. Kalau tidak pernah salah, kapan kita akan tahu bagaimana caranya beretika digital?   

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published.

en_USEnglish